Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Obyek yang diaudit dalam audit kinerja sektor publik berupa anggaran kinerja dan laporan pertanggung jawaban keuangan (neraca, nota perhitungan APBN/APBD, dan aliran kas). Setelah auditor memperoleh informasi umum mengenai organisasi sektor publik yang akan diaudit maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses audit. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta. Nah, mungkin dari kalian masih ada yang belum paham, bahwa laporan keuangan publik (sektor pemerintah) dan swasta memiliki perbedaan terkait pengelolaannya. Jika dilihat dari perbedaannya, bisa dilihat dari beberapa jenis laporan keuangannya, tujuannya, teknik akuntansi yang dipakai, serta Laporan PPID Tahun 2022; Laporan PPID Tahun 2021; Laporan PPID Tahun 2020; Laporan PPID Tahun 2019; Laporan PPID Tahun 2018; Laporan PPID Tahun 2017; Perencanaan Kabupaten Pamekasan. Rencana Pembangunan. RPD Tahun 2024 – 2026; RPJMD Tahun 2018 – 2023; Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2024; RKPD Tahun 2023. RKPD Perubahan Tahun LKPD Yang Sudah Diaudit; Opini atas Laporan Keuangan Pamerintah Daerah; Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD; Peraturan Daerah Tentang Kebijakan Akuntansi; KUA - PPAS; Hubungi Kami; Pengukuran Kinerja V1.0 Kinerja Belanja Daerah Selanjutnya, tata kelola keuangan daerah termasuk di dalamnya belanja daerah diaudit oleh BPK untuk mendapatkan status atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui opini BPK atas LKPD, setidaknya kita dapat mengetahui apakah LKPD yang bersangkutan memenuhi standar pelaporan yang telah ditentukan. Laporan keuangan telah diaudit oleh . Perencanaan keuangan daerah yang baik tentunya mengedepankan transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif serta partisipatif dengan melibatkan partisipasi menjadi 9 pemerintah kabupaten/kota. Alasan tidak tepat waktunya penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum diaudit dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikarenakan waktu penyerahan LKPD melampaui batas waktu yang ditentukan, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Oengendalian intern yang memadai, direview oleh inspektorat, dan diaudit deh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan provinsi Jawa Timur setta isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan. Madiun, 31 . Soedono Pembina Utama Ma-dya tRUy.